Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa.  Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Subyek penelitiannya adalah seluruh warga sekolah meliputi siswa, guru, dan karyawan/staf. Dalam penelitian ini informannya meliputi, Kepala Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten, Kepala UPTD, psikolog, orang tua siswa ABK dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley. Sedangkan dalam memeriksa validitas data menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang belum sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya SK Penunjukkan Penyelenggaraa Pendidikan Inklusi sehingga pemenuhan berbagai komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi belum bisa terpenuhi secara maksimal. Dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa izin sekolah adalah penyelenggara pendidikan inklusi namun pada kenyataannya kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler sedangkan sebagian besar siswa di sekolah justru didominasi oleh siswa ABK, bukan siswa regular, selain itu belum ada kesamaan persepsi guru di sekolah tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus dan konsep sekolah inklusi juga menjadi kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusi.

Kesimpulannya adalah diperlukan adanya telaah dan tinjauan ulang tentang perizinan maupun implementasi administrasi sekolah, penerimaan siswa baru dan kesadaran semua pihak untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1) sebagai perwujudan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan Pendidikan Inklusi, ABK, SD