Bahasa Jawa memiliki penutur paling banyak dibanding bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia. Namun demikian, potensi terjadinya kepunahan pasti ada, setidaknya pengikisan bahasa. Pemertahanan bahasa telah dilakukan secara struktural maupun nonstruktural. Salah satu upaya pemertahanan bahasa Jawa yang dilakukan pemerintah propinsi Jawa Tengah dengan diterbitkannya peraturan gubernur Jawa Tengah No. 57 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan perda Jateng no. 9 tahun 2012 tentang bahasa, sastra dan aksara Jawa. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa pembinaan bahasa, sastra dan aksara Jawa dilaksanakan di satuan pendidikan formal pada jenjang SD hingga SMA. Hal ini berimplikasi seluruh lembaga pendidikan formal jenjang SD hingga SMA atau sederajat yang ada di wilayah Jawa Tengah wajib mengajarkan bahasa Jawa kepada siswanya. Pergub ini dapat ditafsirkan sebagai payung hukum pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa di sekolah, namun bagi sebagian wilayah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat hal ini menjadikan problem yang dilematis. Secara geografis, Brebes masuk wilayah Jawa Tengah yang harus tunduk terhadap segala peraturan yang dihasilkan pemerintah Jateng. Namun secara faktual, beberapa kecamatan masyarakatnya sebagian besar berbahasa Sunda. Sebelum dikeluarkannya pergub tersebut sekolah-sekolah di wilayah ini telah mengajarkan bahasa Sunda kepada para siswanya. Setelah ada pergub ini sekolah-sekolah tersebut beralih mengajarkan bahasa Jawa kepada para siswanya. Berbagai kendala dialami oleh sekolah-sekolah ini, baik dari unsur guru, siswa, maupun bahan ajarnya. Jika tetap diberi pelajaran bahasa Sunda juga mengalami kendala, kurikulum yang diacu, bahan ajar yang memenuhi kriteria, dan nilai kecintaan terhadp wilayah kurang kuat. Dua pilihan ini sama-sama memiliki resiko. Untuk itu, perlu dicarikan solusi agar dapat memperlakukan masyarakat perbatasan secara tepat khususnya dalam pembelajaran bahasa daerahnya.

Kata kunci: pemertahanan bahasa, perbatasan, bahasa Sunda