Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui masalah kualitas pelayanan infrastruktur pasca pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Barat. Sebab pelayanan publik di bidang infrastruktur sejak awal merupakan salah satu alasan masyarakat untuk menuntut dan kemudian memisahkan diri dari Kabupaten Bandung dan juga merupakan salah satu tujuan secara normatif dilakukannya desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metoda kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang dilengkapi dengan in‐depth interview terhadap sejumlah informan dan pembuatan catatan terhadap peristiwa‐peristiwa di lapangan serta penelusuran dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat responsivitas aparatur dalam menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat masih rendah. Perangkat kebijakan dan kelembagaan pemerintahan kurang respon terhadap keluhan masyarakat. Hal ini berawan dari kultur birorkasi yang masih kuat yang menempatkan dirinyas sebagai pangreh praja ketimbang sebagai pamong praja. Hubungan komunikasipun dibuat bersifat satu arah dan formalistik seperti lewat media Musrenbang, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial lainnya. Dari dimensi responbilitas juga terlihat masih rendah terlihat dari banyaknya keluhan dan kritik baik dari masyarakat maupun DPRD terhadap kompetensi dan kinerja aparatur pemerintahan. Hal ini bermula dari proses rekruitmen yang kurang jelas serta proses pembinaan melalui reward and punishment yang tidak tegas. Demikian juga dengan dimensi akuntabilitas terlihat masih rendah dengan terjadinya opini disclaimer sampai tiga tahun berturut‐turut dari BPK, serta besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) setiap tahun menunjukan bahwa pertanggungjawaban kinerja aparatur terhadap publik masih rendah. Benang merah permasalahan ini disebabkan pada model kepemimpinan transaksional pemerintahan KBB hasil Pilkada yang membebani penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga pada akhirnya mengorbankan kepentingan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang infrastruktur, akan sangat ditentukan oleh adanya kepemimpinan yang berkomitmen yang selanjutnya didukung oleh partisipasi warganegara dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemerintahan.

Key worlds: Pemekaran Daerah, Kulitas pelayanan, Kepemimpinan.